Dasar-Dasar Hukum Fintech

Dalam aktivitasnya, perusahaan fintech harus mengacu pada suatu dasar hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, lembaga pengawas yang berhak mengatur dan mengawasinya adalah Otoritas Jasa Keuangan dibantu dengan regulasi dari Bank Indonesia.

Dasar-Dasar Hukum Fintech

Jika anda terjun di dunia industri keuangan khususnya pada pengembangan fintech, anda perlu tahu dasar hukum yang mengatur jalannya fintech. Apa saja dasar hukumnya, simak pembahasan berikut ini mengenai dasar-dasar hukum fintech yang berlaku di Indonesia.

Mengenal Fintech

Fintech atau financial technology merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan. Pengembangannya pun tak lepas dari yang namanya tenaga-tenaga professional dan berpengalaman yang paham akan IT dan keuangan.

Berbagai jenis fintech mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola keuangannya. Baik untuk menyimpan uanga, meminjam uang, membayar tagihan, hingga berinvestasi melalui platform fintech, tergantung pada jenis mana anda menggunakan layanan fintech.

Dasar Hukum Fintech dari OJK

Sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan, Fintech Indonesia dijalankan dengan merujuk pada perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia.

OJK sendiri mengeluarkan dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dasar Hukum Fintech dari Bank Indonesia

Dasar hukum lainnya yang membahas seputar aktivitas fintech adalah peraturan dari Bank Indonesia. Hingga saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan 3 jenis peraturan dan surat edaran resmi menyangkut regulasi BI terhadap fintech, diantaranya :

  1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
  2. Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/17/PBI/2016 mengenai peraturan menyangkut aktivitas Uang Elektronik (e-money).
  3. Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran.

Itulah pembahasan mengenai dasar-dasar hukum fintech yang berlaku di Indonesia. baik OJK maupun Bank Indonesia sama-sama menjadi lembaga yang mengawasi perusahaan industri jasa keuangan. Informasi lainnya terkait fintech bisa anda akses di Dunia Fintech.